Lebong, Siberbengkulu.co -- Ratusan massa yang terdiri dari anggota Yayasan Nuansa Alam Lestari (NAL) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Lebong menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Lebong pada Rabu (11/12) pagi. 

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan terkait masalah anggaran dan pembayaran yang belum terealisasi.

Adapun empat tuntutan utama yang disampaikan oleh para demonstran adalah sebagai berikut:

1. Pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum dibayarkan selama lima bulan.
2. Pencairan dana Ganti Uang (GU) untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
3. Pencairan dana Pembayaran Langsung (LS) yang juga mengalami penundaan.
4. Pembayaran gaji rapel Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pembayaran gaji untuk pegawai honorer.

Massa berharap adanya perhatian dari pihak berwenang dalam menyelesaikan persoalan anggaran tersebut. Namun, mereka kecewa karena tidak ada pejabat yang bersedia menemui mereka untuk memberikan penjelasan atau menjawab tuntutan yang disampaikan.

Menurut Sarip (43) salah satu perwakilan massa aksi, meskipun terlihat adanya mobil dinas Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong di area parkir kantor, pejabat yang berwenang tidak bersedia menemui massa aksi. 

"Pejabatnya ada di dalam. Tidak mau menemui kami. Tidak mau mendengarkan aspirasi yang kami sampaikan," kata Sarip dengan nada kesal.

Karena tidak ada respons dari pihak Bupati, massa aksi memutuskan untuk melanjutkan unjuk rasa mereka ke Gedung DPRD Lebong, berharap dapat bertemu dengan anggota legislatif untuk mendiskusikan permasalahan tersebut.

Aksi ini menambah daftar panjang tuntutan masyarakat terkait persoalan anggaran dan kesejahteraan pegawai di Kabupaten Lebong, yang belum menemukan titik terang.

Reporter: Edi Aswar

Editor: M Ichfan Widodo