Riau, Siberbengkulu.co -- Dalam rangka pengawasan dan pengelolaan hutan di kawasan KPH Mandau, Komisi II DPRD Provinsi Riau melakukan Kunjungan Insidentil (Kuntil) ke UPT KPH Mandau Resort Duri, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada Jumat (6/12/2024).

Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau, Adam Syafaat, bersama Wakil Ketua III DPRD Provinsi Riau, Budiman, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Riau, Hardi Candra, Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Riau, Androy Ade Rianda, serta anggota Komisi II lainnya, yaitu Soniwati, Dodi Nefeldi, Evi Juliana, Sutan Sari Gunung, Ginda Burnama, Monang Eliezer Pasaribu, dan Hasby.

Rombongan Komisi II DPRD Provinsi Riau diterima oleh Kasubbag Umum UPT KPH Mandau, Tengku Iwan Effendi, beserta jajarannya. Dalam kesempatan ini, Adam Syafaat menanyakan langsung kondisi pengawasan hutan di wilayah Riau serta kendala yang dihadapi oleh UPT KPH Mandau dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan perlindungan hutan.

Tengku Iwan Effendi, selaku Kasubbag Umum, menyampaikan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan prasarana, mengingat UPT KPH Mandau memiliki wilayah kewenangan yang mencakup empat kabupaten. Ia juga mengungkapkan adanya masalah terkait kawasan PS yang sudah keluar perizinannya di Desa Muara 2 Mandau, namun sudah banyak dirambah oleh oknum ilegal.

Mendengar penjelasan tersebut, Budiman menegaskan pentingnya segera menyelesaikan permasalahan lahan yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu tanpa izin resmi. “Kita harus segera menyelesaikan permasalahan lahan yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu ini,” ujar Budiman.

Menanggapi hal tersebut, Androy Ade Rianda menyatakan bahwa Komisi II DPRD Provinsi Riau membutuhkan data yang lengkap terkait klaim pihak-pihak tertentu atas suatu lahan, terutama yang sudah keluar izin resmi peruntukannya dari pemerintah. Ia juga meminta agar data tersebut dilengkapi dengan peta wilayah yang menunjukkan daerah-daerah hutan yang dikuasai atau diklaim oleh masyarakat atau pihak tertentu.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Komisi II DPRD Provinsi Riau untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan hutan dan penyelesaian permasalahan terkait lahan yang berada di kawasan hutan, demi menjaga kelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat.

Reporter: Evi Endri

Editor: M Ichfan Widodo