Rokan Hilir, Siberbengkulu.co -- Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) melaksanakan kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2025, Rabu (16/4/2025), bertempat di salah satu hotel di Kota Bagansiapiapi, Provinsi Riau.

Kegiatan verifikasi ini merupakan bagian dari evaluasi nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI guna menilai sejauh mana implementasi kebijakan dan program pemenuhan hak serta perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Wakil Bupati Rohil, Jhony Charles, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa Pemkab Rohil terus berkomitmen untuk menjadikan daerah ini sebagai Kabupaten Layak Anak. “Evaluasi ini menjadi yang kedua setelah sebelumnya kita ikut pada tahun 2022. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi antar-OPD serta lintas sektor sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak,” tegasnya.

Wabup menekankan bahwa anak-anak merupakan investasi masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak anak harus dilakukan secara terintegrasi melalui kebijakan dan program nyata yang melibatkan seluruh stakeholder. Ia juga mendorong seluruh OPD untuk meningkatkan koordinasi dan inovasi pada setiap klaster KLA guna mengejar target naik peringkat ke tingkat Madya tahun ini.

“Terdapat sekitar 27 sektor yang harus diperhatikan oleh OPD dalam implementasi KLA, dengan lima klaster utama, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan dan budaya, serta perlindungan khusus,” ujar Jhony Charles.

Sekda Rohil, Fauzi Efrizal, dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa seluruh data dukung telah disampaikan kepada tim verifikator pusat. Namun, terdapat kendala sinkronisasi karena sistem input berbasis digital telah ditutup sejak Maret, sementara sejumlah kegiatan baru terlaksana setelah batas waktu tersebut.

“Kami juga ingin menekankan bahwa pelaksanaan program KLA membutuhkan dukungan biaya yang tidak sedikit. Misalnya untuk menangani kasus kekerasan anak, narkoba, anak terlantar, semuanya butuh alat transportasi, tempat pelayanan, dan fasilitas kesehatan yang memadai,” terang Sekda.

Kepala DP2KBP3A Rohil, Wiwik Shita, turut menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap terselenggaranya VLH Evaluasi KLA 2025 ini. “Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan VLH yang kedua, setelah sebelumnya pada tahun 2022 kita meraih predikat Pratama. Harapannya tahun ini kita bisa naik peringkat ke KLA tingkat Madya,” ucapnya.

Wiwik juga menyoroti pentingnya pelatihan teknis (bimtek) bagi OPD terkait Konvensi Hak Anak. Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan yang harus dihadapi. Ia berharap kegiatan tersebut dapat dianggarkan secara berkelanjutan di masa mendatang.

Dengan dilaksanakannya verifikasi ini, Pemkab Rohil optimistis bisa meningkatkan capaian sebagai Kabupaten Layak Anak dan mewujudkan lingkungan yang lebih ramah serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Reporter: Evi Endri 

Editor: M Ichfan Widodo