Mukomuko, Siberbengkulu.co – Pemerintah Desa Sungai Rengas, Kecamatan V Koto, Kabupaten Mukomuko, melaksanakan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) program kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan pembangunan fisik tersebut meliputi dua unit rabat beton jalan usaha tani serta drainase pembuangan. Dalam kesempatan ini, tim kecamatan yang dipimpin langsung oleh Camat V Koto Feri Irawan melakukan pemantauan langsung ke lokasi pekerjaan.

Menurut Camat V Koto, hasil pembangunan fisik telah sesuai dengan perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Ia menilai kualitas pekerjaan cukup baik dan memuaskan.

Sementara itu, Pj Kepala Desa Sungai Rengas, Abu Azis menyampaikan ucapan terima kasih atas selesainya pekerjaan fisik tahap II Dana Desa Tahun 2025. Ia menegaskan bahwa dukungan dan partisipasi masyarakat menjadi energi utama bagi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

“Walaupun dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala, namun semuanya dapat diatasi. Tugas kita bersama adalah menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” ujar Abu Azis.

Camat V Koto menambahkan bahwa pembangunan fisik desa diharapkan dapat meminimalisir kekurangan serta menghadirkan fasilitas yang berkualitas. Ia juga menekankan pentingnya pelaksanaan pembangunan yang sesuai aturan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Selain itu, Camat V Koto menyampaikan pesan Bupati Mukomuko agar masyarakat lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial.

“Masyarakat diminta untuk melakukan cek dan ricek terhadap setiap isu yang berkembang, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Pastikan informasi yang diterima telah terverifikasi kebenarannya,” tegasnya.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga kebersamaan, kerukunan, serta bersama-sama memelihara hasil pembangunan fisik Dana Desa Tahun 2025.

MDST ini dihadiri oleh Camat V Koto, Pj Kepala Desa Sungai Rengas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Pendamping Desa/PLD, Bhabinkamtibmas, serta para kepala dusun. (Jfs)